pustaka
Tuesday, May 27th, 2008OLEH: UCOK SKY KHADAFI
JUDUL BUKU : Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!
PENULIS : Mohammad Amien Rais
PENERBIT : PPSK Press, Maret 2008
I
Kata inlander sudah lama tidak terdengar sejak Belanda terusir dari negeri ini. Bagi yang suka kangen-kangenan mengenang “romantisme” zaman perang kemerdekaan dulu, saat nonton drama tujuh belasan mungkin akan mendengar kata ini kembali, tentu dengan atmosfer berbeda. Dulu kata itu menjadi sebutan yang menghinakan sebab kata itu mengacu kepada warga negara kelas bawah di zaman Hindia Belanda, yaitu warga pribumi. Yang pernah belajar sejarah tentu masih ingat zaman Hindia Belanda, warga negara terbagi menjadi tiga kelas: kelas I atau kelas atas untuk bangsa Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang menjadi penjajah, kelas II untuk bangsa Asia Timur lainnya, seperti bangsa China, dan bangsa kelas 3 atau kelas bawah, yaitu bangsa pribumi.
Lebih tepatnya jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inlander bermakna “sebutan bagi penduduk asli di kepulauan Nusantara (Indonesia) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada zaman penjajahan Belanda.” M. Amien Rais sendiri menjelaskan bahwa “Secara harafiah inlander berarti pribumi atau anak negeri. Dalam zaman penjajahan istilah inlander digunakan secara sinis-sarkastik buat anak-anak bangsa yang penakut, merasa inferior di depan penjajah Belanda, selalu jadi pecundang serba nrimo, bodoh, potongan dan jahitannya memang pantas dijajah dan dihina (hlm. 139)
Berfokus pada kata inlander inilah, M. Amien Rais mengembangkan tesis tentang kondisi Indonesia saat ini dalam buku Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!. Tesis yang ingin diungkapkannya adalah yang memerintah negeri ini (SBY-MJK) bermental inlander, yang tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan tuannya dalam konteks dewasa ini, yaitu korporatokrasi. Istilah korporatokrasi dipinjamnya dari John Perkins yang menulis buku Confessions of an Economic Hit Man. M. Amien Rais mendefinisikan korporatokrasi sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki tujuh unsur, yaitu korporasi-korporasi besar, kekuatan politik pemerintah tertentu terutama Amerika dan kaki tangannya, perbankan internasional, kekuatan militer, media massa, kaum intelektual yang dikooptasi, dan elite nasional negara-negara berkembang yang bermental, komprador, atau pelayan (hlm. 83).
M. Amien Rais memberikan contoh beberapa pemimpin yang menurutnya tidak bermental inlander, misalnya, Mahathir Mohammad (mantan Perdana Menteri Malaysia), Hugo Chavez (Presiden Venezuela), Evo Morales (Presiden Bolivia), Nestor dan Christina Kirchner (Presiden Argentina), dan Mahmoud Ahmadinejad (Presiden Iran). Pemimpin-peminpin itu, menurutnya, berani melawan keinginan yang didiktekan oleh IMF kepada negara mereka. Resep-resep yang diberikan oleh IMF dinilai merongrong kedaulatan negara mereka sebab itu mereka menolak. Dan, ternyata penolakan mereka itu justru membuktikan ketidakmanjuran resep IMF sebab dengan menjalankan resep buatan sendiri negara-negara tersebut mencapai hasil yang memuaskan.
II
Buku ini terdiri atas tujuh bab: Sejarah Berulang, Globalisasi Makin Layu, Kritik Tajam Dari Dalam, Pax Americana, Korporatokrasi, Korupsi Paling Berbahaya: State Capture Corruption, dan Kesimpulan dan Saran: Apa Yang Harus Kita Kerjakan?. Dengan sampul menarik dan nama besar penulis bukunya, buku ini mengundang kita untuk membacanya. Apalagi judul yang terpampang yang mengesankan negara dalam kondisi sangat-sangat bahaya dan ini bersinggungan dengan kondisi negara kita yang berhadapan dengan krisis harga BBM dan krisis pangan. Lalu, kesan yang muncul pada mereka yang hanya membaca judulnya adalah buku ini memberikan jawaban tepat untuk menyelamatkan Indonesia!
Ada beberapa catatan kritis mengenai penyusunan buku ini. Pertama, ketidakjelasan jenis buku. Buku ini termasuk jenis buku ilmiah ataukah buku propaganda? Jika buku ini termasuk buku ilmiah– tentu M. Amien Rais sangat mengerti– buku ini mestinya obyektif. Terasa betul data yang disajikan dalam buku ini adalah data-data yang sudah dipilih dan dipilah sesuai dengan keinginan penulis. Misalnya, M. Amien Rais mengisahkan bahwa Presiden Yudhoyono menyatakan mendukung program pengembangan nuklir Iran untuk perdamaian. Pernyataan itu disampaikan ketika Presiden Iran, Ahmadinejad, berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006. Tetapi dukungan itu dicabut karena Indonesia akhirnya memilih mendukung Resolusi DK PBB 1747 yang mengenakan sanksi terhadap Iran (hlm. 19).
M. Amien Rais mengambil data atau informasi yang sudah out of date. Sebab, dalam sidang DK-PBB, 4 Maret lalu, dari lima belas anggota DK-PBB, ternyata hanya Indonesia yang menyatakan abstain terhadap dikeluarkannya Resolusi DK-PBB Nomor 1803 tentang nuklir Iran. Indonesia menilai Resolusi No. 1803 itu bukan jalan terbaik sebab Iran sudah mau bekerja sama dengan Badan Pengawas Atom PBB, IAEA, sehingga masalah nuklir Iran tidak boleh dibawa ke arena politik, tetapi tetap dalam kerangka teknis pernukliran. Tampaknya buku ini lebih cenderung kepada buku propaganda penulisnya.
Kedua, memberikan prediksi yang hiperbolistis terhadap situasi masa depan Indonesia. Misalnya, M. Amien Rais menyatakan “tingkat anarki dan konflik sosial antara lapisan masyarakat bisa jadi gawat dibandingkan akibat peristiwa G-30-S PKI yang hampir-hampir merontokkan sendi-sendi negara dan memakan ongkos nyawa manusia yang tidak terperikan” (hlm. 232). Konteks tersebut berkaitan dengan penilaian M. Amien Rais terhadap kondisi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi setelah Presiden Yudhoyono memerintah selama empat tahun. Lagi-lagi, terlihat upaya mereduksi berbagai variabel sosial yang lebih mengkondusifkan situasi. Keberhasilan yang dicapai dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Yudhoyono cenderung dinafikan. Yang ditonjolkan adalah ketragisan yang sebanarnya belum pasti terjadi. Tampak sekali, sebuah simpulan yang sangat-sangat subjektif.
Rasanya, meskipun buku ini berbungkus keilmiahan penulisnya, lebih baik kita menempatkan buku ini sebagai sebuah pamflet jalanan, yang enak dibaca sebagai nostalgia penulisnya pada era reformasi 1998. Pada kadar tertentu, kita bisa menganggap buku ini sebagai black campaign yang dilakukan penulisnya atau juga sebuah upaya mencuri start kampanye mengingat sebentar lagi sudah masuk masa kampanye Pemilu 2009. (Ucok Sky Khadafi, Penulis, Peneliti, Tinggal di Jakarta)